News

Aksi Masa Ojol Tuntut Pemerintah Naikan Tarif dan Payung Hukum

Administrator | Selasa, 24 April 2018 - 18:43:25 WIB | dibaca: 88 pembaca

Jakarta, jakpos,- Ribuan massa pengemudi tranportasi online dari berbagai daerah bergabung ke Jakarta menuntut tarif dinaikan didepan gedung MPR/DPR-RI karena dinilai pendapatan mereka tidak sesuai.

 

Perlu diketahui dari harga order tiap pelanggan dipotong 20% oleh aplikator baik Gojek maupun Grab.

Peserta aksi melalui perwakilan berorasi secara bergantian diatas mobil komando untuk meminta DPR RI memberikan payung hukum terhadap mereka dan menentukan regulasi kepada pelaku ojek online.

" Kita minta regulasi kepada DPR. Kenapa kita minta regulasi kita anak Bangsa dieksploitasi kita dijajah kawan-kawan," kata orator  aksi masa digedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (23/4).

Secara maraton, orasi berganti-ganti melalui perwakilan dengan pengeras suara meminta Pemerintah segera turun tangan menyikapi tarif yang tidak rasional.

Ditemui salah seorang driver Gojek bernama Ade berharap DPR untuk bisa menjembatani antara aplikator agar tidak merugikan driver.

" Perlu aturan jelas. Istilah kalau ada hal-hal dijalan terkait keselamatan. Wakil rakyat harus pro kepada driver hampir rata-rata masalah tarif," singkat Ade.  Usai menyampaikan pendapat, beberapa orang perwakilan dari ojek daring membubarkan diri.

Saat ditemui, David selaku Humas mengatakan kepada wartawan akan mengawal tuntutan massa hingga tuntas dan pihak pemerintah melalui Kementrian Perhubungan akan dipanggil segera oleh Komisi V terkait aplikator.

" Kita akan mengawal kebijakan dan akan rapat dengar pendapat dengan Komisi V. Aksi 234 kita telah sounding dua minggu yang lalu. Yang jelas perbaikan tarif yang rasional dari Rp1.600.00,-  yang layak menjadi Rp 3500.00,- . Kita akan mengkaji lagi kalau tidak dapat hasil kita akan kembali lagi minggu depan," tegas David peserta aksi 234.

Lain hal dengan Igun, Ketua umum PPTJI, menilai driver sangat dirugikan karena biaya order ditanggung penuh oleh penumpang bukan kepada aplikator Gojek atau Grab. Dan menurutnya, tarif belum final Komisi V hendak memanggil Menteri Perhubungan, Budi Karya untuk membahas kedepannya.

" Di Taksi online banyak pertentangan. Jadi dalam UU PMK 108 tidak ada. Penumpang dibebankan bukan aplikatornya. Aksi hari ini hanya rapat dengar pendapat dan akan memanggil Kenenterian Perhubungan," dingkat Igun didepan gedung DPR. (Dw)

 

 

 

 










Komentar Via Website : 3
Harga Propolis Walatra Brazil
26 April 2018 - 10:35:43 WIB
Harga Propolis Walatra Brazil

http://goo.gl/ym7fJt
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)