News

Difabel Versus Etihad Airways, Melawan Untuk Keadilan

Administrator | Sabtu, 16 Desember 2017 - 21:30:54 WIB | dibaca: 99 pembaca

JAKARTA (Jakpos.web.id) – Sekedar  mengingat kebelakang,  perlakuan diskriminatif itu terjadi, (2 April) lalu. Saat itu, seorang difabel, Dwi Aryani akan melakukan perjalanan Jakarta–Abu Dhabi Swiss pada (3 April 2016) untuk menghadiri Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

"Saya check in pukul 22.00 WIB  (Sabtu, 2 April 2). Pesawat boarding sekitar pukul 00.15 WIB (Minggu, 3 April)," kata Dwi.

 

Proses check-in dilakukan normal seperti biasa, Dwi menyampaikan pada petugas dirinya butuh kursi roda kecil yang akan digunakan saat penerbangan. Petugas kemudian menyediakan sebuahkursi roda yang Dwi minta.

 

Saat proses boarding berjalan lancer Dwimasuk kepesawat danduduk di kursi bagian lorong, tepatnya di kursi nomor 15 C. Beberapa saat kemudian, terjadilah insiden yang boleh dikata memalukan dunia penerbangan tersebut.

 

"Ada kru kabin tanya 'Apakah Anda bersama pendamping?'  Saya jawab tidak," ungkap Dwi.

Beberapa kru kemudian ikut mendekati dirinya. Dia ditanya apakah terbang bersama pendamping atau sendiri, jika seorang diri maka diminta turun dari pesawat. Namun proses penurunan Dwi dari pesawat dilakukan sepihak oleh kru kabin.

 

"Saya sering terbang sendirian. Saya diminta turun. Barang-barang saya sudah dikeluarkan," kata Dwi.

 

Dwi merasa tidak terima dengan perlakuan kru pesawat itu. "Dia bilang ke saya, 'kalau semua penumpang lari, Anda akan ketinggalan'. Saya bilang kedia, saya akan berusaha menyelamatkan diri saya sendiri bagaimanapun caranya," ucap Dwi.

 

Alasan demi alasan disampaikan kru kabin yang pada intinya Dwi tetap ditolak terbang dalam penerbangan tersebut. Kru tersebut bersikukuh Etihad Airways memiliki prosedur membolehkan penumpang difabel untuk bepergian selama bersama pendamping.

 

"Saya sempat baca di situsnya, mereka sebenarnya tunduk padaUndang-undang (UU) non-diskriminasi untuk Amerika Serikat. Seharusnya, mereka tunduk pada aturan di semua negara di mana mereka beroperasi," ucap Dwi.

 

Dwi yang batal terbang kemudian menginap di hotel FM7 yang letaknya tidak terlalu jauh dari bandara. Etihad Airways sempat menjanjikan akan mengembalikan seluruh biaya tiket yang sudah dikeluarkan Dwi sebesar 1663 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 22 juta.

 

"Sampai sekarang saya belum mendapat kabar lagi soal refund (pengembalian). Saya pulang ke Surakarta saja dengan tiket yang saya belisendiri lho," ujar dia saat itu.

 

Dwi menyayangkan kejadian ini. Selama berpuluh tahun bepergian dengan pesawat kepelbagai negara, baru kali ini dirinya mengalami diskriminasi sebagai penyandang difabel.

 

"Ini sudah kelewatan. Tidak boleh terjadi lagi," ucap Dwi.

 

Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dwi kemudian melayangkan gugatan terhadap tiga Perusahaan Maskapai Etihad Airwarys dan PT Jasa Angkasa Semesta. Pada Senin 4 Desember 2017 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan gugatan yang dilayangkan Dwi Aryani.

 

Majelis hakim lalu memutuskan, pihak perusahaan Maskapai Etihad Airwarys melawan hokum kepatutan dan melakukan diskriminasi terhadap Dwi.

 

"Mengadili dalam eksepsi menolak tergugat 1, 2, 4. Dalam pokok perkara mengabulkan untuk sebagian. Menyatakan tergugat 1 melawan hukum," kata Hakim Ketua Ferry Agustina Budi Utami, di ruang siding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/12).

 

Maskapai penerbangan Etihad dinilai melanggar Pasal 134 UU 1 tahun 2009 tentang Pelayanan dalam Penerbangan Terhadap Penumpang Penyandang Cacat, ujarnya.

 

Hakim ketua Ferry Agustina Budi Utami dalam persidangan mengatakan, mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Dwi Aryani lantaran pihak maskapai Etihad Airways terbukti melanggar hukum.

 

Atas putusan tersebut, tergugat dalam hal ini maskapai Etihad Airways, PT Jasa Angkasa Semesta, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan harus meminta maaf kepada Dwi Aryani melalui media cetak dan media elektronik.

 

"Memerintahkan tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat (DwiAryani)," tutur Ferry.

Selain itu, tergugat jugadiminta membayar ganti rugi materil sebesar Rp 37 juta dan immaterial sebanyakRp 500 juta kepada Dwi Aryani.

Menanggapi hal itu, kuasa hokum maskapai Etihad Airways, Gerald Saratoga Sarayar menuturkan, saat ini belum bias mengambil langkah hokum terkait putusan majelis hakim.

 

"Kami sebagai kuasa hokum nggak bias kasih komentar apa-apa," ucap Gerald.

 

Hal senada juga dikatakan Gerald ketika ditanya apakah pihaknya akan mengajukan banding atau tidak. Menurutnya hal itu akan dikomunikasikan terlebih dahulu terhadapkliennya. Sebab, dalam persidangan putusan pihak maskapai Etihad Airways diwakilkan olehkuasa hukumnya. {Bia/JP}