News

Ini Tanggapan Komisioner KPK Soal Kabar Miring Komite PK Jakarta

Administrator | Jumat, 12 Januari 2018 - 11:11:05 WIB | dibaca: 78 pembaca

Jakarta - Jakpos.web.id - Pernyataan Anggota DPR  RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Josodininggrat, kabar miring KPK Jakarta, mendapat tanggapan Komisioner Jakarta, Tatak Ujiyati Prapti yang menulis panjang lebar tentang KPK Jakarta. "KPK Jakarta bukan bersifat penindakan tapi pencegahan," kata ibu beranak dua ini.

Tatak memulainya dengan sejumlah pertanyaan. Ada yang bingung KPK Ibukota Jakarta itu apa sih. Kenapa harus ada KPK Ibukota Jakarta, bukankah sudah ada KPK dan inspektorat?

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan Komite Pencegahan Korupsi yang disebut dengan nama KPK Ibukota Jakarta. Sesuai namanya ia berfungsi kepada "pencegahan korupsi" bukan kepada penindakan. Di situlah bedanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang familiar kita sebut sebagai KPK. Sebagaimana kita tahu KPK melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, termasuk pada penindakan yang seringkali berakhir di pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya, bukankah KPK juga ada bidang pencegahan, kenapa masih perlu KPK Ibukota Jakarta? KPK mengurus seluruh Indonesia. Dengan jumlah personnel yang tak sampai 1.000 orang akan sulit bagi KPK untuk fokus membantu 1 propinsi saja seperti DKI Jakarta. Itulah kenapa karena serius ingin mencegah terjadinya korupsi Anies menginisasi dibentuknya KPK Ibukota Jakarta.

Tatak menjelaskan, jadi fokus KPK Ibukota Jakarta lebih kepada pencegahan. Tidak seperti fungsi KPK yang punya fungsi pemberantasan, dan juga KPK ibukota Jakarta ini tidak memiliki hubungan struktural dengan KPK.

Fungsi pencegahan korupsi ini masih menjadi titik kosong selama ini dalam pemerintahan. Inspektorat memiliki fungsi yang berbeda.

Inspektorat merupakan lembaga pengawas internal Pemda yang tugas dan kewenangannya diatur oleh Permendagri no 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat propinsi dan kabupaten/ kota dan Permendagri no 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah tahun 2016.

Pasal 2 Permendagri no 64 tersebut menyebutkan fungsi inspektorat adalah : melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah propinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di kabupaten/ kota. Artinya untuk pemerintahan propinsi inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas tugas pemerintahan.

Dalam praktik hal ini didefinisikan sebagai melaksanakan tugas pengawasan pemerintahan dalam arti inspeksi audit atau pengawasan represi antara auditor dan auditee. Pengawasan inspektorat antara lain, yaitu:


- Evaluasi pengendalian intern/ SPIP yang dilakukan PD dan UKPD
- Evaluasi tata kelola, dan MR oleh Inspektorat dlm rangka scope audit 
- Manajemen Risiko

Dengan demikian, inspektorat tidak secara khusus didisain untuk mendeteksi korupsi. Lembaga ini lebih bersifat reaktif untuk melakukan suatu pemeriksaan, misalnya dalam merespon pengaduan masyarakat.

KPK Ibukota Jakarta memiliki fungsi yang berbeda.

Pertama, KPK Ibukota Jakarta akan memastikan bahwa prioritas program gubernur utamanya dalam upaya pencegahan korupsi terimplementasi dalam program kerja seluruh SKPD.

Kedua, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi KPK Ibukota Jakarta dapat mengusulkan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur untuk menginisiasi sistem yang inovatif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan PAD. Misalnya dengan membuat integrasi sistem layananan dan sistem retribusi daerah tertentu. KPK ibukota jakarta juga akan berusaha menelaah  aturan yang potensial memunculkan terjadinya "state capture corruption" tidak hanya yang bersifat "petty corruption" atau "grand corruption" yang muncul dari pendadaan barang dan jasa.

Menutup tulisannya, Tatak mengajak masyarakat untuk terlibat dan membantu KPK Jakarta. 
"KPK Ibukota Jakarta bertugas mendorong partisipasi publik dengan cara menggandeng masyarakat dan LSM untuk aktif terlibat dalam kolaborasi melakukan pencegahan terhadap korupsi," tutup Tatak. (GN/JP)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)