Ronda

Pengumuman Bagi Warga DKI Rumah DP 0 Hadir di Pondok Kelapa

Administrator | Selasa, 19 Desember 2017 - 19:20:25 WIB | dibaca: 71 pembaca

Program DP 0 persen adalah kredit perumahan murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. (foto : ilustrasi/JP)

JAKARTRA (Jakpos.web.id),- Pilot Project Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta perihal rumah dengan down payment  0 persen akan segera diwujudkan. Program perumahan yang menyasar warga DKI Jakarta dengan penghasilan sekitar 4 sampai dengan 7 juta rupiah.

Beberapa waktu lalu, direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan, pembangunan rumah dengan down payment (DP) nol Rupiah segera terealisasikan pada tahun 2018. Bahkan untuk lokasinya sudah ditentukan.

"Mudah-mudahan awal tahun udah bisa mulai dengan pilot project pertama di Pondok Kelapa. Kita harapkan seperti itu," katanya

Lokasi yang berada di Jakarta Timur itu memiliki luas 1,3 hektar dengan dua tower dan kurang lebih terdapat 700 unit. Dan bentuknya seusai dengan yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Apartemen, harus. Kalau di Jakarta ini kan enggak bisa landed lagi, tanahnya terbatas. Jadi harus vertikal housing," jelasnya.

Program DP 0 persen adalah kredit perumahan murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini mengganti prasyarat DP (uang muka) yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga. 

Program ini adalah salah satu tema yang paling disorot selama kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta lalu. Dan kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pasangan gubernur dan wakil gubernur ini dapat merealisasikan janjinya tersebut. 

Mengenai anggaran yang digunakan, Yoory pun mengatakan, akan menggunakan dana internal dari perusahaan tanpa menggunakan PMD. Terkait mekanisme dan syarat seluruhnya diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kalau kami sih ikut aturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta aja. Pasti kan yang belum memiliki hunian, warga DKI, macem-macem persyaratannya. Sudah diatur semua kan persyaratannya kalau enggak salah. Kita ikuti aturannya," tutupnya.

Realisasi program rumah Down Payment (DP) 0 persen dipastikan bisa dimulai awal tahun 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, ada dua cara penyediaan rumah yang telah dipaparkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat. 

Pertama, menjual rusun Pemprov DKI yang usianya lebih dari 20 tahun. Kedua, pembuatan rusun baru di beberapa lokasi di Jakarta. 

“Jadi, ada dua pilihan, ada yang baru ada yang sudah ada. Nanti saya sampaikan detailnya sesudah matang,” kata Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 14 November lalu. 

Kepala Dinas Perumahan, Agustino Darmawan juga menyebut, rusun-rusun tersebut akan dipugar sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Biaya pemugarannya, kata dia, tak boleh lebih dari nilai jual rusun. 

"Misalnya harga satu unit rusun Rp150 juta, kalikan 100 berarti Rp15 miliar. 30 persen dari Rp15 miliar berarti berapa? Sekitar Rp5 miliar. Tapi dalam realisasi itu bisa lebih rendah,” ujarnya, beberapa waktu lalu. 

Kendati demikian, Agustino enggan menyebutkan rusun mana saja yang akan menjadi target Pemprov DKI. Namun, ia menyampaikan bahwa skema penyediaan rumah tanpa DP tersebut bisa direalisasikan pada tahun depan. 

"Ya mudah-mudahan terealisasi secara lancar," katanya. 

Agustino mengklaim, pihaknya mampu menyediakan hunian untuk program DP 0 persen, asalkan Pemprov DKI mau memberikan waktu kepada Dinas Perumahan untuk menyiapkan hunian-hunian tersebut. 

Di luar skema pengadaan menggunakan rusun-rusun lama, Agustino menyebut Pemprov DKI dapat membangun hunian-hunian baru untuk program itu. Namun, kata dia, yang bisa direalisasikan hanya rumah tipe 21 dan 24. "Itu yang paling realistis," kata dia.

Ditempat terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan pilot project pengadaan rumah melalui program DP Nol Rupiah akan menggunakan lokasi lahan di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Kemarin akhirnya kami bisa umumkan karena lahan sudah dikuasai oleh Sarana Jaya dan mulai dilakukan pembangunan setelah izinnya dikeluarkan. Targetnya awal tahun 2018 mereka bisa ground breaking," ujar Sandi di Balai Kota, Rabu (22/11/)

PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan salah satu dari lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak meneriman dana penanaman modal daerah (PAD) pada tahun anggaran 2018.

Sebelumnya di dalam susunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), PD Pembangunan Sarana Jaya dianggarkan untuk menerima PMD sebesar Rp394 miliar.

Sandiaga mengapresiasi langkah perusahaan tersebut yang justru menunjukkan fleksibilitas dan inovasinya tanpa dana bantuan dari PMD.

PD Pembangunan Sarana Jaya juga diketahui memiliki beberapa aset tanah yang tersebar di Jakarta sehingga mereka memilih untuk mengoptimalkan fungsi lahan tersebut daripada menganggarkan dana pengadaan lahan baru. (Bia/JP)

 

 










Komentar Via Website : 1
Cara Menyembuhkan Angin Duduk
11 Januari 2018 - 15:15:54 WIB

Terima kasih atas informasinya sangat bermanfaat sekali :)
https://goo.gl/X3ERFD
https://goo.gl/Npyt6i
ht tps://goo.gl/ugfEv9
https://goo.gl/pfQ8YU
https://g oo.gl/b3Jmuj
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)