Ronda

PROBLEMATIKA PERCEPATAN PROYEK INFRASTRUKTUR

Administrator | Kamis, 15 Maret 2018 - 11:27:49 WIB | dibaca: 175 pembaca

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pagi tanggal  20 Februari 2018 menghentikan sementara seluruh pekerjaan proyek konstruksi elevated seperti pembangunan jalan tol hingga LRT. Penghentian sementara ini dilakukan untuk mencegah peristiwa kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur kembali terulang.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo di waktu yang sama  telah memerintahkan  Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk memperketat pengawasan kerja dalam proyek-proyek yang dijalankan. Menurutnya, banyaknya pembangunan yang dilakukan di sejumlah tempat menuntut pengawasan dan manajemen kontrol yang lebih ketat dan detail.

“Pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya, terutama yang di atas, memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Menanggapi keputusan penghentian sementara atau moratorium pengerjaan proyek konstruksi yang diambil oleh Kementerian PUPR, Presiden menyebut bahwa hal tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mengevaluasi metode kerja dan prosedur keselamatan.

“Ini keputusan di Kementerian PU saya kira untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali. Apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau cepat semuanya membutuhkan pengawasan manajemen kontrol yang ketat dan detail,” ucapnya.

Sederet kecelakaan konstruksi yang terjadi selama dua bulan terakhir pada akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah menghentikan pembangunan infrastruktur jalan di semua wilayah dan memoratorium sementara proyek jalan layang.

Pakar Konstruksi Mohammed Ale Berawi menilai langkah pemerintah tersebut sudah tepat. Tindakan moratorium diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mengaudit.

Moratorium dilakukan sembari meminta kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan kembali metode kerjanya dan pengawasan prosedur apalagi menyusul insiden ambruknya cetakan konstruksi beton (bekisting) pada tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kebon Nanas, Jakarta Timur yang mengakibatkan tujuh orang terluka pada Selasa (20/2) pagi.

Ambruknya proyek pembangunan jalan tol Becakayu menjadikan total terjadi 14 kecelakaan konstruksi sejak enam bulan terakhir.

Presiden berharap agar dengan adanya perbaikan pengawasan maka kesalahan-kesalahan pekerjaan konstruksi dapat dihindari.

"Baik kelalaian, kesalahan dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi-konstruksi benar-benar terawasi satu per satu. Ini pekerjaan detail tidak mungkin diawasi sambil lalu," tegas Presiden.

Sebelumnya pada Minggu (4/2) pagi, juga terjadi kecelakaan pada kerja proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara Jakarta Timur.

Sedangkan seminggu sebelumnya, kecelakaan kerja berupa robohnya box girder pembangunan kereta ringan (LRT) di kawasan Utan Kayu pada Senin (22/1) dini hari.

Dari berbagai  berita media yang dikutip diatas, dapat dirasakan bagaimana pemerintah panik menghadapi musibah yang beruntun dan mencakup proyek strategis yang menjadi andalan Presiden Jokowi. Pada  setiap kesempatan media-media mainstream dan on-line banyak memberitakan bahwa pembangunan infrastruktur dan tol laut dan tol udara secara besar-besaran dengan dana APBN/APBD dan BUMN  merupakan legacy dari Pemerintahan Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Jadi harus maklum utang luar negeri membengkak dan tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi  tidak lain dan tidak bukan untuk membangun infrastrukutur.

Bahkan ada yang membandingkannya dengan masa pemerintahan SBY yang sepuluh tahun, lebih banyak memberikan subsidi, dan bantuan sosial, BLT, tetapi lemot dalam membangun infrastrukutur. Itu pilihan setiap pemerintahan. Tetapi tentu tidak harus  keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun ( RPJP 2005-2025), disamping visi dan misi Presiden Jokowi yang disampaikan dalam kampanye dan diformulasikan  dalam Nawa Cita, dan dalam dokumen lengkapnya tetuang dalam RPJMN 2015-1019.

Kenapa Presiden Jokowi begitu khawatir, sehingga “memerintahkan” Menteri PUPR melakukan moratorium pengerjaan infrastrukutr jalan layang tersebut,  dan tentunya dapat memperlembat upaya percepatan yang diperintahkan Presiden dalam Keputusan Presiden. Jawabannya tidak sulit, karena proyek infrastruktur adalah program andalan dan punya peran strategis dalam posisi penguatan pemerintahan Preisden Jokowi, tentu beliau tidak mau gagal atau terbengkalai, tetapi juga tidak ingin ada korban jiwa yang akan menyebabkan simpatik dan dukungan rakyat pada Pak Jokowi akan menurun. Sebagai incumbent Presiden, tentu hal-hal tersebut harus dihindarkan.

*Percepatan Pembangunan Infrastruktur*

Untuk percepatan pembangunan infrastrktur, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pereepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. dasar pertimbangannya adalah *memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* Pelaksana proyek langsung Pemeritah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka ya itu tadi untuk  meningkatkan kesejahteran masyarakat dan pembangunan daerah.

 Siapa yang menjamin Proyek Strategis Nasional disebut selanjutya PSN. Dalam Perpres sudah diatur  yang menjamin adalah Pemerintah Pusat terhadap PSN yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah. Disebutkan juga bahwa fokus PSN adalah pada proyek infrastruktur  untuk kepentingan umum. Jadi tidak salah juga jika disebut Proyek Percepatan Infrastruktur karena sebagian besar yang dibangun adalah infrastruktur.

PSN perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, dan sesuai pasal 32, Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  melakukan monitoring   dan    evaluasi   terhadap    pelaksanaan    Proyek Strategis  Nasional  dan  melaporkan  kepada  Presiden  paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Perpres nomor 3 tahun 2016  yang diterbitkan pada 8 Januari 2016, pasal-pasalnya lebih banyak terkait untuk memotong jalur perizinan yang selama ini menjadi simpul kesulitan, juga penyediaan  tanah dan tata ruang. Sampai disini pasal-pasal cukup  lengkap mengatur, termasuk pengawasan yang lebih bersifat administratif.

Dalam lampiran Perpres 3 tahun 2016, dicantumkan ada 224 proyek diluar Program   Pembangunan        Infrastruktur Ketenagalistrikan. Proyek dillaksanakan hampir di semua propinsi mulai dari pulau Sumatera sampai papua. Rincian proyek dan jumlahnya sebagai berikut:

1.            Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 47 ruas;

2.            Proyek    Pembangunan   Infrastruktur    Jalan    Nasional / Strategis Nasional Non-Tol 5 ruas;

3.            Proyek Pembangunan Infrastruktur   Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota 12 ruas;

4.            Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota  7 ruas;

5.            Proyek Revitalisasi Bandar Udara  11 bandara;

6.            Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru 4 bandara;

7.            Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya (Pengembangan Bandar Udara SoekarnoHatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3); Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang;

8.            Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas;

9.            Proyek Pipa Gas/Terminal LPG;

10.          Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah;

11.          Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum;

12.          Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal;

13.          Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir;

14.          Proyek  Pembangunan   Pos  Lintas   Batas   Negara  (PLBN)   &   Sarana Penunjang;

15.          Proyek Bendungan  59 bendunga;

16.          Program Peningkatan ; Jangkauan Broadband;

17.          Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya;

18.          Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi KhususPariwisata;

19.          Proyek Pembangunan Smelter Proyek Pertanian dan Kelautan.

Bayangkan, jika 224 proyek tersebut harus selesai pada menjelang masa akhir pemerintahan Jokowi,  hampir tiap hari Pak Jokowi akan meresmikannya, dan tentu dengan acara seremonial dengan menghadirkan ribuan orang. Seperti saat sekarang ini penyerahan sertifikat tanah yang ditargetkan 5 juta penduduka dapat sertifikat tanah yang diserahkan langsung Presiden sambil bagi bagi sepeda. Dan tidak dapat dihindari acara-acara seremonial Presiden tentu bukan tidak memerlukan biaya.  Dari mana diambil, ya tentu dari APBN / APBD dan BUMN.

Dalam perjalannan PSN, pada  bulan Juni 2017, dilakukan perobahan Perpes No.3 tahun 2016, dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017,  yang intinya adalah pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui *non anggaran pemerintah*. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Demikian juga pada  Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. Pola Monev juga sudah lebih detail, dan melibatkan suatu Komite yaitu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. CAZALI SITUMORANG

 Presiden Jokowi menekankan pentingnya Manajemen kontrol, dan didalamnya tentu termsasuk manajemen resiko.  Memang Perpres tidak mengatur secara detail tentang Manajamen kontrol atau manajemen resiko.  Tetapi sebagai suatu SOP tentu sudah melekat dan menjadi tanggungjawab Kementerian yang diberi tugas untuk melaksanakan montoring dan evaluasi. Monitoring adalah salah satu dari instrumen manajemen kontrol, dan evaluasi dapat dilakukan pada awal persiapan, proses pengerjaan dan akhir suatu pekerjaan.


Kenapa Presiden Jokowi lebih “mengejar” Menteri PUPR terkait musibah infrastruktur, kenapa tidak Menko Perekonomian. Apakah laporan Monevnya rutin dilaporkan dan apakah ada memberikan early warning terhadap pekerjaan dilapangan yang overload dan akan terjadi human error.

 PSN atau disebut juga proyek Infrastruktur ini memang merupakan proyek berskala besar, besar biayanya, dan moblisasi para tenaga ahli Insinyur, dan D3/D4 Politeknik yang cukup banyak. Apakah tenaga yang tersedia cukup atau tidak, belum mendapatkan informasi yang jelas. Jika tidak cukup tentu yang lazim dilakukan pekerjaan over time dengan berbagai resikonya. Dalam Perpres 58, memberikan peluang mempekerjakan tenaga asing untuk mencapai target proyek. Saat ini sudah ratusan ribu tenaga asing yang masuk ke Indonesia.

 Tantangan yang menghadang kedepan*

Sebagaimana disebutkasn dalam Perpres 3 tahun 2016, yang memposisikan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana proyek tentu menggerus dana APBN yang sagat besar. Untuk itu pemerintah berutang, dan saat ini akulumasi utang pemerintah sudah mencapai Rp. 4.670 triliun. Walaupun bukan semuanya untuk infrastruktur, tetapi merupakan komponen biaya APBN yang terbesar.

 Untuk PSN harus jalan sesuai dengan target waktu dan sasaran maka diajaklah pihak asing untuk penyertaan modal usaha, tenaga kerja dan teknologi.(Perpres 58/2017).  Ini juga merupakan critical point yang sensitif ditengah masyarakat khususnya angkatan kerja yang masih membutuhkan lapangan kerja.

 Dapat dibayangkan jika PSN tidak tercapai target sesuai dengan waktu dan sasaran proyek.  Implikasinya bukan saja ekonomi tetapi politik, yang akan menjadi “isyu empuk” untuk “menyudutkan” incumbent Presiden.

 

 

Langkah moratorium pembangunan infrastruktur jalan layang, tentu ada batas waktunya, jika percepatan pembangunan tidak tercapai, waktu yang ketat, dana terbatas, dan menjelang Pilpres merupakan situasi yang tidak menguntungkan.

 lebih berbahaya lagi, dan perlu dicegah betul, jika proyek sudah diresmikan dan dioperasikan, terjadi suatu kecelakaan  ada ruas jalan tol elevated (layang)  yang ambruk karena begitu luas dan panjangnya infrastruktur yang dibangun,  apakah karena kesalahan design atau kesalahan konstruksi, dan memakan korban manusia yang lebih besar, akan menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah.CAZALI SITUMORANG

 

 *Solusi*

 1.            Sebaiknya Pemerintah mengevaluasi PSN, khususnya pengurangan target sasaran yang sangat  besar dan luas, dikaitkan dengan batas waktu terbatas periode kepemimpinan Presiden Jokowi dan ketersediaan dana yang dapat dialokasikan.

2.            Agar tidak menjadi konsumsi politik, Presiden Jokowi dapat duduk bersama dengan Ketua – Ketua Partai Politik, untuk mengutarakan bentangan masalah dan hambatan yang akan dihadapi dalam 1,5 tahun kedepan ini.

3.            Komunikasi politik  diperlukan, agar ada kesepakatan siapapun Presiden yang terpilih periode mendatang, mempunyai kesepakatan politik untuk meneruskan PSN demi kepentingan  masyarakat.

4.            Ketua – Ketua Partai “mengadvokasi ” anggota fraksi di DPR, agar kesepahaman dapat  diperoleh. dukungan oleh DPR.

5.            Untuk dapat dirasakan manfaat infrastruktur jalan tol yang telah selesai dibangun, jangan dulu dibebankan tarif tol yang mahal, karena dananya adalah dari masyarakat melaui APBN/APBD dan BUMN. Jika perekonomian sudah berkembang secara bertahap dapat dinaikkan.

6.            Hentikan dulu keterlibatan tenaga kerja asing, karena akan memberikan dampak sosial dan ekonomi dalam masyarakat .Cibubu 12 Maret 2018










Komentar Via Website : 11
Eye Care Walatra Sehat Mata Softgel
19 Maret 2018 - 10:28:27 WIB
informasi yang anda sajikan setiap harinya sangatlah bermanfaat ? https://goo.gl/kMj7F4 | https://goo.gl/kMj7F4 | https://goo.gl/wcagb1 | https://goo.gl/YasWMe | https://goo.gl/w7ctU2
Obat Sakit Ulu Hati Di Apotik
20 Maret 2018 - 10:51:13 WIB
Obat Sakit Ulu Hati Di Apotik


http://goo.gl/woUYMF
Obat Liver Bengkak Di Apotik Kimia Farma
20 Maret 2018 - 15:38:45 WIB
Obat Liver Bengkak Di Apotik Kimia Farma


http://goo.gl/zLkE2F
Obat Salep Scabies Di Apotik Kimia Farma
21 Maret 2018 - 10:38:12 WIB
Obat Salep Scabies Di Apotik Kimia Farma


http://goo.gl/q7B42V
Obat Eksim Basah Di Apotik Kimia Farma
22 Maret 2018 - 11:08:32 WIB
Obat Eksim Basah Di Apotik Kimia Farma


http://goo.gl/FYrteG
Nama Obat Pilek Menahun Di Apotik
23 Maret 2018 - 08:52:11 WIB
Nama Obat Pilek Menahun Di Apotik

http://goo.gl/jUnygz
Obat Luka Bakar Di Apotik
26 Maret 2018 - 10:38:49 WIB
Obat Luka Bakar Di Apotik

http://goo.gl/f6GtFz
AwalKembali 12 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)